Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan 1.348 Unit Hunian JAKHABITAT DP Nol Rupiah Menara Kanaya Nuansa Cilangkap dan Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Rabu (7/9).  Ini merupakan bagian dari JAKHABITAT yang memberikan hunian berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan Perumda Sarana Jaya.

Sebanyak 1.348 unit yang diresmikan terdiri dari 480 unit hunian Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa (236 unit tipe studio dan 244 unit tipe 2 kamar tidur) dan 868 unit hunian Menara Kanaya Nuansa Cilangkap (538 unit tipe studio dan 330 unit tipe 2 kamar).

“Saya ingat 3 (tiga) tahun lalu kita di sini dan pada waktu itu melakukan pencanangan dan waktu berjalan hingga akhirnya peletakan batu pertama itu tuntas menjadi bangunan luar biasa,” ungkap Gubernur Anies.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Anies kembali menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi seluruh kebutuhan hunian warganya. Bukan hanya bagi mereka yang mencari hunian tetapi juga mereka yang memiliki hunian.

“Saya ingin ajak melihat skala luasnya, mengapa kita memiliki JAKHABITAT? Dan di dalamnya ada program DP Nol, Rusunawa, Penataan Kampung hingga SIRUKIM untuk daftar. Ini untuk mereka yang mencari rumah. Namun kita di (Pemprov DKI) Jakarta harus memfasilitasi baik yang punya rumah maupun yang mencari rumah,“ tambah Gubernur Anies.

“Bagi yang memiliki hunian di bawah Rp 2 M maka Anda bebas PBB, yang huniannya di atas Rp 2 M untuk 60 meter persegi pertama tidak kena pajak. Sedangkan bagi yang mencari rumah, kita siapkan berdasarkan kelompok penghasilan sehingga ada Rusunami, Rusunawa, dan lain sebagainya. Harapannya seluruh instrumen disiapkankan dengan kebutuhan masing-masing,” paparnya.

Lebih lanjut Gubernur Anies juga menjelaskan bahwa DP Nol direspon amat positif oleh masyarakat dan hal itu terbukti dengan angka keterisian huniannya yang sudah mencapai 95 persen.

“DP Nol unik karena masuk dengan mekanisme pasar, tapi ada juga peran pemerintah dengan intervensi down payment. Hal ini berjalan baik dan kita bersyukur sudah diresmikan 1.348 unit. Bahkan angka keterisian huniannya sudah 95 persen dan ini lebih tinggi dari apartemen yang baru 70 persen. Artinya kita memiliki demand yang tinggi. Jadi ini skema yang menarik bagi swasta juga dan mudah-mudahan bisa semakin eskalasi lebih banyak lagi,” terangnya

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko menerangkan, sebagai upaya memberikan pelayanan perumahan yang terintegrasi di Kota Jakarta,  pendaftaran hunian DP Nol Rupiah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan Permukiman (SIRUKIM).

“Pendaftaran dalam waktu dekat dapat diakses melalui aplikasi SIRUKIM. Aplikasi ini juga terkoneksi  dengan aplikasi sistem kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan aplikasi sistem perpajakan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, sehingga memudahkan dan mempercepat petugas dalam melaksanakan verifikasi atas kevalidan administrasi kependudukan serta kepemilikan aset rumah dari para Calon Penerima Manfaat,” terang Sarjoko.

Lebih lanjut, masyarakat juga dapat melihat show unit serta mendapatkan layanan informasi terkait ketersediaan unit DP Nol hingga melakukan pendaftaran dengan mengunjungi Galeri Huni JAKHABITAT di Taman Martha Tiahahu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebelumnya pada periode Januari 2018-Agustus 2019 telah dilaksanakan penyediaan hunian JAKHABITAT DP Nol Rupiah di 3 lokasi sebanyak 984 unit hunian, terdiri Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa sebanyak 1 tower 780 unit, Tower Bunaken Sentraland Cengkareng sebanyak 1 tower 166 unit, dan Bandar Kemayoran sebanyak 2 tower 38 unit hunian. Dengan adanya peresmian hari ini, total hunian DP Nol yang disediakan sebanyak 6 tower dan 2.332 tower.

Dan terhadap para pemilik unit hunian tersebut telah disalurkan dana Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah (FPPR) sebesar Rp 250 Miliar bagi 936 Penerima Manfaat (PM), sehingga penyaluran dana FPPR telah mencapai 95,12% dari total penyediaan hunian tersebut.

Pada kesempatan tersebut, turut diserahkan pula Sertifikat Hak Milik Satuan Rusun (SHM Sarusun) oleh Gubernur Anies sebagai pihak pemerintah (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kanwil BPN yang memproses penerbitan SHM Sarusun) kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai pelaku pembangunan dengan disaksikan perwakilan penerima manfaat. Hal itu juga menegaskan komitmen BUMD Pemprov DKI yang dengan cepat menuntaskan kewajibannya untuk menerbitkan SHMSR hanya dalam kurun waktu 2 tahun sejak 2019.